IKN-Tolitoli – Sekitar 150 orang massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tolitoli dan Aliansi Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai pada senin (07/07/25) pagi. Aksi yang di inisiasi oleh HMI ini dimulai dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Batu Tolitoli dan berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Tolitoli. Massa aksi bergerak melalui rute strategis dengan singgah di sejumlah instansi, antara lain Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Pengadilan Agama dan Kantor Cabang Dinas Provinsi.
Aksi damai yang juga menggandeng masyarakat ini menyoroti sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Adapun isu yang diangkat pada aksi kali ini adalah adanya dugaan monopoli seragam sekolah, pengawalan terhadap beasiswa pendidikan dan pengawalan terhadap banyaknya tindak kekerasan seksual didalam dunia pendidikan.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Tolitoli, Yogi Sentanu, menegaskan bahwa lonjakan harga seragam sekolah sangat memengaruhi akses pendidikan para murid, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
“Pendidikan adalah hal penting yang harus diprioritaskan. Lonjakan harga seragam berdampak langsung pada kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi konkret agar tidak terjadi hal serupa di masa depan", tegas Yogi.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur standarisasi dan penggunaan jangka panjang seragam sekolah, khususnya seragam batik, olahraga dan seragam jurusan. Usulan ini bertujuan agar seragam tersebut tidak berubah setiap tahun, sehingga bisa diwariskan kepada adik-adik kelas dan tidak perlu membeli ulang setiap tahun ajaran baru.
Setibanya di Kantor DPRD Tolitoli, massa aksi sempat melaksanakan aksi bakar ban sebagai bentuk protes kepada pemerintah, massa kemudian memaksa masuk kedalam ruang paripurna untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP), setelah melakukan negosiasi bersama Ketua DPRD, massa sempat menunggu sekitar 10 menit karena dewan tengah menggelar sidang. Setelahnya, digelar audiensi terbuka (hearing) antara perwakilan massa aksi dengan 14 anggota DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tolitoli, Hj. Sriyanti DG Parebba.
Hearing juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Tolitoli, Kepada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Kepala Kantor Kementerian Agama, para Kepala Sekolah beserta staf dinas terkait.
Pengamanan aksi dilakukan dengan tertib oleh jajaran Kepolisian Resor Tolitoli yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Tolitoli, AKP Junus Axcpah.
Aksi ini mendapat apresiasi dari beberapa anggota dewan yang menilai aspirasi HMI dan masyarakat sangat relevan dengan kondisi lapangan. HMI meminta pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti dengan langkah yang nyata guna menjawab keresahan orang tua murid dan menjamin keadilan dalam dunia pendidikan.
HMI Cabang Tolitoli berjanji akan terus mengawal proses regulasi ini hingga tuntas dan menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk mencari sensasi, tetapi demi kepentingan masa depan pendidikan di Kabupaten Tolitoli. (SP)
0Komentar