IKN-Bukittinggi – Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Pengajuan Ranperda tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana di daerah.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, dibutuhkan kelembagaan yang memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.
Ia menjelaskan, pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Rekomendasi Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026. Ranperda tersebut juga telah melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026.
Sementara itu, Wali Kota Ramlan Nurmatias menjelaskan, pembentukan BPBD merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Berdasarkan hasil pemetaan suburusan bencana di Kota Bukittinggi, diperoleh skor 480 yang masuk kategori Tipe A. Namun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja serta efektivitas organisasi, Pemko Bukittinggi mengusulkan pembentukan BPBD dengan tipelogi Tipe C.
Menurut Ramlan, usulan tersebut mengedepankan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan serta pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan.
Beberapa pertimbangan lainnya adalah belanja pegawai Pemko Bukittinggi yang masih berada pada angka 43 persen, kebutuhan efisiensi anggaran, serta hasil perhitungan beban kerja organisasi.
Selain itu, luas wilayah Kota Bukittinggi mencapai 24,173 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 143.595 jiwa juga menjadi pertimbangan dalam penataan kelembagaan tersebut.
Ramlan mengungkapkan, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 97 kejadian bencana di Kota Bukittinggi. Rinciannya, 46 kejadian banjir, dua gempa bumi, lima tanah longsor, 41 cuaca ekstrem dan tiga puting beliung.
Pemerintah Kota Bukittinggi juga terus melakukan pemeliharaan drainase sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan banjir.
Ia menegaskan, pengusulan BPBD dengan tipelogi Tipe C bukan berarti mengurangi kepedulian dan komitmen pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana.
Kebutuhan tenaga teknis nantinya akan disesuaikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk melalui penguatan pejabat fungsional sesuai kompetensi dan keahlian masing-masing.
Melalui pembentukan BPBD ini, pemerintah daerah berharap penanganan kebencanaan di Kota Bukittinggi dapat berjalan lebih terarah, efektif dan mampu memberikan pelayanan. (AT)
0Komentar