GpGiTSWiBSCpBSA6BSriTfdoGd==
Light Dark
Z.A. Maulani, Jenderal TNI dari Kalimantan Selatan yang Pernah Memimpin Badan Intelijen Negara

Z.A. Maulani, Jenderal TNI dari Kalimantan Selatan yang Pernah Memimpin Badan Intelijen Negara

×


IKN-Kalsel – Letnan Jenderal TNI (Purn.) Zaini Azhar Maulani, yang lebih dikenal sebagai Z.A. Maulani, merupakan tokoh militer Indonesia yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk bangsa dan negara. Lahir di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada 6 Januari 1939, ia dikenal melalui perjalanan panjangnya di lingkungan TNI, pemerintahan, dan dunia pemikiran strategis.

Perjalanan hidupnya memperlihatkan bagaimana seorang perwira militer dapat mengemban tanggung jawab dalam berbagai bidang, mulai dari memimpin pasukan di lapangan hingga menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Meniti Karier dari Akademi Militer

Perjalanan Z.A. Maulani di dunia militer dimulai setelah ia menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, pada 1961. Sebagai perwira muda, ia memulai pengabdiannya dari tingkat satuan, termasuk bertugas sebagai Komandan Peleton di Kompi I, Batalyon 145/Sriwijaya.

Pengalaman di satuan tempur menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya. Dari tugas-tugas tersebut, ia memperoleh pengalaman kepemimpinan, kedisiplinan, serta pemahaman mengenai pelaksanaan tugas militer di lapangan.

Untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuan strategisnya, Z.A. Maulani melanjutkan pendidikan di Command and General Staff College di Quetta, Pakistan, pada 1971. Ia juga mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 1982.

Pendidikan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan dirinya sebagai perwira yang dipersiapkan untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam organisasi militer.

Dipercaya Memimpin Kodam VI/Tanjungpura

Karier Z.A. Maulani terus berkembang hingga ia mencapai salah satu posisi penting di lingkungan TNI Angkatan Darat, yaitu sebagai Panglima Kodam VI/Tanjungpura pada periode 1988–1991.

Jabatan tersebut menempatkannya dalam tanggung jawab kepemimpinan teritorial di wilayah Kalimantan. Sebagai panglima kodam, ia mengemban tugas yang berkaitan dengan pembinaan satuan, kesiapan pertahanan wilayah, serta koordinasi dengan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Bagi seorang perwira, menjadi panglima kodam merupakan amanah besar yang menuntut kemampuan memimpin organisasi, mengambil keputusan, dan memahami dinamika keamanan di wilayah tanggung jawabnya.

Mengabdi di Lingkungan Pemerintahan

Setelah menjalani karier di lingkungan militer, pengabdian Z.A. Maulani berlanjut ke bidang pemerintahan. Pada 1991–1995, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi.

Peralihan tugas tersebut menunjukkan bahwa pengalaman seorang perwira senior dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan administrasi dan organisasi pemerintahan. Di posisi ini, tanggung jawabnya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi serta koordinasi program di lingkungan departemen.

Selanjutnya, pada periode 1995–1998, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Penugasan ini mempertemukannya dengan lingkungan kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan nasional. Pengalaman lintas bidang tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya setelah bertahun-tahun bertugas di lingkungan militer.

Menjadi Kepala Badan Intelijen Negara

Salah satu babak penting dalam perjalanan Z.A. Maulani terjadi pada masa peralihan politik Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Pada September 1998, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie. Ia mengemban jabatan tersebut hingga 20 November 1999.

Posisi kepala badan intelijen nasional merupakan tanggung jawab strategis yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis informasi untuk mendukung kepentingan keamanan negara. Jabatan itu juga menempatkannya dalam lingkungan pemerintahan yang sedang menghadapi perubahan politik dan tantangan keamanan nasional.

Pengangkatannya menjadi bagian dari perjalanan seorang perwira yang pernah bertugas.   (*)

0Komentar