IKN-Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan daerah setempat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, Sekretaris Daerah Muhlis, para kepala perangkat daerah, serta jajaran pemerintah kabupaten.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengatakan opini WTP diberikan setelah pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Menurut Dodik, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar yang berlaku.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mampu mempertahankan opini WTP.
Semoga seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini WTP. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” kata Shalahuddin.
Ia menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pemkab Barito Utara, lanjutnya, telah menyusun langkah tindak lanjut atau action plan guna menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga memastikan akan memantau langsung progres penyelesaiannya di setiap perangkat daerah.
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP ke-11 berturut-turut ini, Kabupaten Barito Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ASP)
0Komentar