IKN-BUKITTINGGI – Gedung Pertemuan Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS) menjadi saksi bisu penyampaian aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang II Tahun 2025/2026, Kamis (30/4/2026). Forum ini berkembang menjadi evaluasi kritis terhadap sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dengan realita kebutuhan di tingkat akar rumput.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran Camat dan Lurah se-Kecamatan MKS, perwakilan SKPD, serta tokoh masyarakat yang terdiri dari Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, hingga kader PKK dan Posyandu.
Ketegasan Amrizal: Bapelitbang Adalah Kunci
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Amrizal, memberikan peringatan keras kepada jajaran eksekutif agar tidak abai terhadap hasil reses. Ia menekankan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada keseriusan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam meramu usulan masyarakat.
"Bapelitbang adalah dapurnya Pemko Bukittinggi. Di sanalah nasib kesejahteraan rakyat MKS diramu. Jangan ada lagi alasan klasik yang menghambat pembangunan," ujar Amrizal lugas.
Ia juga mengkritik kehadiran perwakilan SKPD yang terkadang dianggap hanya sebagai formalitas. Amrizal mendesak agar setiap keluhan, baik dari tokoh adat maupun kader lapangan, segera ditransformasikan menjadi program nyata, bukan sekadar berakhir sebagai arsip administratif.
Linda Wardiyanti Desak Transparansi Anggaran
Sementara itu, Linda Wardiyanti dari Fraksi PKS menyoroti aspek akuntabilitas komunikasi birokrasi. Dalam sesi wawancara dengan awak media, Linda menegaskan pentingnya transparansi terkait anggaran Pokir agar tidak terjadi disinformasi di tengah masyarakat.
"Transparansi anggaran adalah kunci. Jangan sampai masyarakat merasa diberi harapan palsu karena ketidaktahuan mengenai prosedur yang ada," ungkap Linda saat di wawancarai awak media
Selain masalah anggaran, Linda juga mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu sosial dan lingkungan, mulai dari dukungan terhadap Kelurahan Guguk Bulek di lomba tingkat provinsi hingga penanganan ketertiban hewan liar. Ia berharap ada sinkronisasi kuat antara regulasi yang disusun DPRD dengan realita yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Amanat Tokoh Masyarakat
Reses ini juga menjadi ruang bagi Niniak Mamak dan Alim Ulama untuk menitipkan pesan mendalam. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah MKS, para tokoh adat mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan karakter dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai pondasi utama kemajuan daerah. (AT)
0Komentar