IKN-Bukittinggi 07 Maret 2026 – Aliansi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan serta sebagai upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, Sabtu (07/03/26).
Aksi tersebut tidak hanya menyoroti evaluasi satu tahun kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi, tetapi juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan terhadap berbagai persoalan nasional, khususnya terkait kasus kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil yang kembali mencederai rasa keadilan publik.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa mengecam keras sejumlah peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat, termasuk kasus meninggalnya seorang anak yang diduga akibat pemukulan menggunakan helm oleh oknum aparat kepolisian, serta peristiwa penembakan terhadap seorang remaja yang tengah bermain tembakan mainan hingga berujung pada hilangnya nyawa.
Presiden Mahasiswa Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Berliandini P. Aryos, menilai peristiwa-peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa reformasi di tubuh kepolisian masih jauh dari harapan masyarakat.
"Kasus kekerasan yang menimpa masyarakat sipil, terlebih anak-anak, tidak boleh lagi terjadi. Ini menjadi alarm keras bahwa reformasi di tubuh kepolisian masih menjadi kebutuhan mendesak. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, humanis, dan menghormati hak asasi manusia", ujar Berliandini.
Selain menyoroti persoalan nasional, mahasiswa juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bukittinggi yang dinilai kurang responsif terhadap aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa. Dalam aksi tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tidak hadir untuk menemui massa aksi yang telah datang menyampaikan tuntutan secara langsung.
"Kami sangat menyayangkan tidak hadirnya Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi di tengah aksi mahasiswa hari ini. Seharusnya pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk mendengar langsung suara masyarakat dan generasi muda", kata Berliandini.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti ketidakhadiran satu pun anggota DPRD Kota Bukittinggi dalam menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Padahal, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, DPRD dinilai seharusnya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Mahasiswa menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan lemahnya komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi terhadap masyarakat. Ironisnya, perwakilan yang ditugaskan untuk menemui massa aksi juga belum memberikan kejelasan terkait tindak lanjut dari berbagai tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang dilaksanakan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. "Aksi ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen kami untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dan klarifikasi yang jelas terhadap tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar", tegas Berliandini.
Mahasiswa berharap Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi dapat menunjukkan sikap yang lebih terbuka, responsif dan bertanggung jawab dalam menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat.
Aksi ini menjadi bagian dari komitmen mahasiswa untuk terus menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan, serta memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Perempuan Yang Melawan!
0Komentar