GpGiTSWiBSCpBSA6BSriTfdoGd==
Light Dark
Harapan Publik Menguat di Kapolres Baru Mandailing Natal, Aktivis Soroti Integritas dan Kompleksitas Penegakan Hukum

Harapan Publik Menguat di Kapolres Baru Mandailing Natal, Aktivis Soroti Integritas dan Kompleksitas Penegakan Hukum

×

IKN-Mandailing Natal — Pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Resor Mandailing Natal dinilai bukan sekadar rotasi jabatan rutin. Bagi publik, mutasi tersebut menjadi momentum krusial untuk menguji arah penegakan hukum dan kualitas pelayanan kepolisian di daerah yang selama ini dihadapkan pada persoalan hukum berlapis. Aktivis Mandailing Natal, Mhd Muslimin Pulungan, menyambut penunjukan AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si sebagai Kapolres baru dengan harapan besar, namun disertai catatan kritis. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal, 15/12/2025.

Menurut Muslimin, kepemimpinan baru membawa ekspektasi publik yang tidak ringan, terutama menyangkut integritas, profesionalisme dan keberanian institusi kepolisian menjawab tantangan penegakan hukum yang kian kompleks.  “Pergantian Kapolres tidak boleh dipahami sebagai rutinitas birokrasi semata. Ini harus menjadi titik balik evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Mandailing Natal”, kata Muslimin dalam pernyataan tertulisnya, ahad (28/12/25). 

Mandailing Natal, kata dia, menghadapi spektrum persoalan hukum mulai dari kriminalitas konvensional, peredaran narkoba, kekerasan seksual, praktik judi online, konflik agraria, aktivitas tambang ilegal, hingga dugaan tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Di saat bersamaan, kualitas pelayanan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput masih kerap menuai keluhan. 

“Kompleksitas ini menuntut Kapolres yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki keberanian moral, integritas personal dan keberpihakan yang jelas pada prinsip keadilan”, ujar Muslimin.  

Ia menilai, tantangan terbesar kepolisian di daerah saat ini adalah kepercayaan publik. Sejumlah kasus yang dianggap lamban penanganannya, minim transparansi, serta munculnya dugaan tebang pilih dalam proses hukum telah memicu skeptisisme masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks itu, Kapolres baru dinilai memikul beban ekspektasi untuk menghadirkan perubahan yang tidak bersifat simbolik.  “Integritas harus menjadi fondasi utama. Tanpa integritas, penegakan hukum akan kehilangan legitimasi sosial, sekuat apa pun kewenangan yang dimiliki institusi”, kata Muslimin.  

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan internal di tubuh Polres Mandailing Natal. Profesionalisme aparat di lapangan, menurutnya, harus diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan praktik impunitas. 

Selain aspek penindakan, Muslimin menekankan pembenahan serius pada sektor pelayanan publik kepolisian. Pendekatan yang humanis, responsif, dan nondiskriminatif dinilai menjadi prasyarat dasar bagi pemulihan kepercayaan masyarakat. “Polisi harus hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan semata aparat penindak”, ujarnya.  Ia mengingatkan, tantangan penegakan hukum ke depan justru semakin berat. Tekanan ekonomi, dinamika sosial yang cepat berubah, serta meningkatnya kesadaran kritis masyarakat menuntut kepolisian beradaptasi dengan pola kerja yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Publik, kata dia, tidak lagi hanya menuntut hasil akhir, tetapi juga proses penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.  

Dalam situasi tersebut, Muslimin menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat akan terus menempatkan diri sebagai mitra kritis kepolisian. Dukungan akan diberikan sepanjang komitmen reformasi dan integritas dijalankan secara konsisten. Sebaliknya, kritik keras akan terus disuarakan apabila ditemukan pembiaran atau penyimpangan yang mencederai Nilai-nilai keadilan.  “Harapan publik kepada Kapolres baru memang besar. Namun harapan itu harus dijawab dengan kerja nyata. Mandailing Natal membutuhkan kepolisian yang kuat secara moral, tegas dalam hukum, dan adil dalam pelayanan”, kata Muslimin.  

Pergantian Kapolres Mandailing Natal, dengan demikian, bukan hanya soal alih jabatan struktural. Bagi publik, kehadiran AKBP Bagus Priandy merupakan ujian sekaligus peluang —ujian untuk membuktikan komitmen integritas dan keberanian menegakkan hukum, serta peluang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap wajah kepolisian di daerah.  

Muslimin pun menutup pernyataannya dengan ucapan selamat datang kepada Kapolres baru di Bumi Gordang Sambilan, seraya berharap amanah negara yang diemban dapat dijalankan dengan kesehatan, kekuatan, dan keberpihakan pada keadilan dan kesejahteraan. (MM)

0Komentar