IKN-Jakarta – Korps HMI-Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) mengecam keras tindakan represif aparat di Maluku Utara yang melakukan pemukulan terhadap Kader Kohati Aisun Salim, Kabid Pemberdayaan Perempuan Badko HMI Maluku Utara.
Peristiwa ini bukan hanya mencederai fisik korban, tetapi juga melukai prinsip demokrasi, kemanusiaan serta komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Aparat semestinya hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kekerasan, terlebih terhadap aktivis perempuan yang tengah memperjuangkan aspirasi publik.
Ketua Umum Kohati PB HMI, Sri Meisista menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir. “Apa yang menimpa Aisun Salim adalah bukti nyata bahwa ruang aman bagi perempuan aktivis masih jauh dari kata terlindungi. Kami menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas dari aparat yang terlibat”, ujarnya.
Sehubungan dengan peristiwa ini, Kohati PB HMI menyatakan sikap:
- Mengecam keras tindakan kekerasan aparat terhadap Aisun Salim.
- Mendesak Kapolri untuk segera mengambil langkah tegas dengan menindak aparat pelaku pemukulan melalui proses hukum yang transparan dan adil.
- Menuntut jaminan perlindungan bagi seluruh aktivis, khususnya perempuan, dalam menjalankan perannya di ruang publik.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Kohati PB HMI berdiri bersama Kader Kohati Maluku Utara, bersama seluruh perempuan pejuang keadilan di Maluku Utara dan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan terciptanya ruang aman, adil, dan setara bagi perempuan di Indonesia. (SP)
0Komentar