IKN-Nunukan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan menilai kegiatan “Bawaslu Mendengar”, ahad (25/08/25) yang dikemas dalam bentuk stand up comedy pada perayaan ulang tahun Bawaslu bukan hanya tidak tepat, tapi juga mencederai marwah lembaga pengawas pemilu.
Alih-alih menghadirkan forum aspirasi rakyat, Bawaslu Nunukan, Kalimantan Utara justru memilih panggung lawakan yang berpotensi merendahkan esensi demokrasi. Bawaslu adalah institusi strategis yang seharusnya tampil elegan, berwibawa, dan fokus pada tugas utama: mengawal integritas pemilu, mencegah pelanggaran, dan memperjuangkan keadilan elektoral.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada Bawaslu jika forum yang seharusnya mendengar suara rakyat justru dijadikan tontonan lawakan? Ini bentuk pengaburan fungsi dan pelecehan terhadap keseriusan demokrasi,” tegas Baso Ketua Umum HMI Cabang Nunukan.
HMI menegaskan bahwa demokrasi bukan bahan roasting. Pemilu bukan panggung hiburan. Ketika lembaga pengawas pemilu lebih sibuk mencari tepuk tangan daripada mengurai persoalan mendasar, maka itu tanda kegagalan memahami mandat konstitusi.
HMI juga menyoroti kecenderungan Bawaslu yang kerap berlindung di balik aturan prosedural, seolah-olah semua sudah dijalankan sesuai mekanisme. Padahal, demokrasi tidak hanya soal prosedur, tapi juga substansi. Pengawasan pemilu bukan sekadar membaca pasal dan ayat, melainkan memastikan keadilan elektoral benar-benar terwujud dalam praktik.
Ketika Bawaslu hanya sibuk dengan legal formal, namun gagal menyentuh persoalan mendasar, seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi data, maka demokrasi hanya akan berjalan di atas kertas, bukan di kehidupan rakyat.
Kami mendesak Bawaslu Nunukan untuk:
- Mengembalikan marwah kelembagaan dengan menghadirkan ruang dialog serius, bukan panggung komedi.
- Membuka forum pertanggungjawaban publik soal kinerja pengawasan pemilu, bukan sekadar seremonial hiburan.
- Menempatkan rakyat sebagai subjek yang perlu didengar aspirasinya secara utuh, bukan dijadikan penonton lawakan.
- Mengawal aturan secara substansial, bukan sekadar prosedural, agar demokrasi benar-benar menghadirkan keadilan, bukan hanya formalitas.
HMI Cabang Nunukan mengingatkan, bila Bawaslu Nunukan terus menjauh dari ruh perjuangan demokrasi, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan, dan pengawasan pemilu hanya akan menjadi panggung sandiwara politik. (Jus)
0Komentar