IKN-Jayapura – Kaburnya 19 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire pada rabu (02/06/25) telah mengguncang Papua dan memicu seruan keras untuk reformasi total sistem pemasyarakatan di wilayah tersebut. Kejadian ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Paul Ohee, yang memimpin desakan untuk tindakan tegas dan perubahan mendasar.
Kejadian tersebut bukan hanya sekadar kegagalan keamanan, tetapi juga mencerminkan masalah sistemik yang lebih dalam. Ketua KMP3R Paul Ohee, menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mendesak Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan serta Kepala Kanwil Permasyarakatan Papua untuk mengambil langkah-langkah konkret. Tuntutan utama meliputi pencopotan Kepala Lapas Nabire, sebuah langkah yang dianggap perlu untuk mempertanggungjawabkan kegagalan sistem keamanan di bawah kepemimpinannya.
Lebih jauh, Ohee menekankan perlunya prioritas bagi putra-putri Papua dalam penempatan posisi strategis di Lapas di seluruh Papua. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap kondisi lokal, serta memperkuat integritas sistem. Selain itu, ia mendesak pembangunan Lapas khusus untuk menampung narapidana teroris dan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebagai upaya memisahkan mereka dari narapidana umum dan mencegah potensi radikalisasi (doktrinisasi) serta gangguan keamanan.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan utama. Ohee mendesak audit menyeluruh terhadap anggaran Lapas Kelas IIA Abepura dan Lapas Kelas IIB di wilayah Papua, untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta mencegah potensi penyimpangan. Terakhir, ia menyerukan perombakan dan penyegaran pegawai di lingkungan Lapas untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Rotasi dan promosi yang transparan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan akuntabel.
Jadi kaburnya 19 narapidana dari Lapas Nabire menjadi momentum penting untuk evaluasi menyeluruh dan reformasi komprehensif sistem pemasyarakatan di Papua. Desakan dari berbagai pihak, yang dipimpin oleh Ketua KMP3R Paul Ohee, menunjukkan urgensi perubahan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik di wilayah tersebut. (Kris)
0Komentar