IKN-Sidoarjo – Wacana pemerintah mendatangkan sapi 1 juta ekor perlu dikawal dan dicermati ketika di suplai ke peternak lokal atau industri peternakan, karena yang diperlukan adalah keseimbangan antara peternak lokal rakyat dan semuanya termasuk di sektor impor daging juga sebagai referensi perhitungan yang terjadi selama ini berikut simulasi hitungannya.
Jika 1 ekor hasil daging dari berat bagian tubuh sapi yang telah dipotong (karkas) 400 menghasilkan 140 kg dan daging oval 40 kg, maka untuk rencana impor sapi 1 juta selama 5 tahun, pertambahan daging sekitar 140 juta kg setara dengan 140 ribu ton selama 5 tahun. Sementara selama masa periode kepemimpinan Pak Jokowi berdasar neraca komoditi indonesia mendatangkan impor jalur pemerintah 100 ton s/d 120 ribu ton, itupun harga daging masih di atas Rp 85.000/kg bahkan in user tembus sampai Rp 100.000, hampir di seluruh Indonesia. Apalagi ada program makan gratis dengan estimasi pemberian makan kepada siswa mencapai 83 juta siswa dan ibu hamil. Jika penggunaan makan gratis produk hewani daging dalam 1 bulan 4 kali, maka jika estimasi per makan 0.45 gram daging maka kebutuhan 39.150.000.000/1000 = 39.150.000/1000 = 39,15 ton per minggu jika satu bulan maka 39,15x4 = 156,6 ton per bulan dalam 1 tahun = 1879 ton per bulan jika dipergunakan selama 1 tahun, berarti kebutuhan untuk makan gratis kurang lebih 24 ribu ton, padahal program makan gratis jika selama periode kepemimpinan presiden dan wapres terbaru 5 tahun maka dalam 5 tahun kebutuhan daging untuk makan gratis berkisar 120 ribu ton. Ditambah tradisi masyarakat indonesia ketika ada momentum hari kebesaran agama dan hari besar, demand pasar besar bisa 2 s/d 3 kali lipat kebutuhan standar bulanan dengan impor sapi hidup.
Tentunya perlu suatu perlakuan khusus terhadap impor sapi karena itu makhluk hidup dan perlu penyesuaian maka kebijakan impor sapi seharusnya tidak merubah kebijakan impor daging, disarankan dibuat suatu macam perimbangan kebutuhan protein hewani agar Indonesia surplus protein hewani dengan harga yang terjangkau.
Menurut hemat saya, kebutuhan berdasar neraca komoditi harus melibatkan multi sektoral agar target pemerintah dengan adanya program makan gratis sementara tidak melakukan kebijakan dengan tidak mendatangkan impor daging agar program pemerintah dan program untuk masyarakat baik industri tidak mengalami perubahan harga yang signifikan, apalagi momentum terdekat adalah mendekati puasa dan lebaran Idul Fitri serta Idul Adha ini juga perlu kebijakan tersendiri agar harga daging tidak melewati ambang batas HET yang ditetapkan pemerintah. Setidaknya langkah pemerintah harus didukung oleh semua sektor baik pengusaha, pedagang dan seluruh stakeholder serta pemangku kebijakan yang berhubungan dengan peternakan dan hasil peternakan dengan menghidupkan lagi RPH-RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang mati kutu yang dulu dibangun Pemerintah dengan baik sehingga tercapainya swasembada sapi maupun daging dengan elaborasi kebijakan di daerah dan menumbuh kembangkan gairah peternak pasca wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) itu juga penting. Intinya semua harus demi merah putih agar ketahanan pangan bisa terjadi dan tujuan Pemerintah Indonesia di dalam UUD 1945 bisa tercapai.
D Agung S. KETUA DEWAS JAPPDY JATIM
0Komentar