Pontianak - Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), yang telah terakreditasi oleh Bawaslu RI, menegaskan komitmennya untuk melakukan pemantauan ketat terhadap seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ketua LAKI Kalbar, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa lembaganya akan terus mengawasi dari tahap pencalonan hingga penetapan hasil. Jika ditemukan kecurangan dalam Pilkada, LAKI akan segera melaporkan kepada pihak terkait, terutama Bawaslu, yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.Minggu,(1/9)
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap munculnya modus baru money politik yang semakin marak. Salah satu modus yang disebut adalah pengumpulan KTP dari masyarakat oleh tim sukses calon, yang kemudian dinilai dengan sejumlah uang. "Pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan kini menjadi tren yang mudah dilakukan. Identitas ini kemudian ditukar dengan rupiah, berkisar antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah. Meski sulit dibuktikan secara hukum, namun praktik ini nyata terjadi," ungkap Burhanuddin.
LAKI meminta Bawaslu untuk lebih fokus dalam mengawasi modus money politik yang baru ini agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024. Burhanuddin juga menghimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam modus tersebut, karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. "Jika ada tim sukses yang menawarkan pengumpulan KTP dengan iming-iming uang, masyarakat diharapkan tidak ragu dan takut untuk melaporkannya kepada Bawaslu atau aparat yang berwenang," tambahnya.
Selain itu, LAKI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesucian Pilkada dengan mengutamakan program dan visi misi calon pemimpin, bukan dukungan karena uang. Dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang damai, aman, dan lancar, Burhanuddin juga menyatakan dukungannya kepada pemerintah, TNI, dan Polri untuk menciptakan kondisi yang kondusif.
Sebagai langkah konkret, Burhanuddin menginstruksikan kepada seluruh jajaran LAKI di Indonesia untuk mengerahkan kekuatan anggotanya dalam memantau setiap gerakan yang mencurigakan terkait money politik, serta berkoordinasi dengan pihak Bawaslu di masing-masing daerah.
Dengan demikian, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan jujur, demokratis, dan berintegritas, serta menghasilkan pemimpin yang amanah sesuai dengan harapan bangsa dan negara.(Sabirin)
0Komentar