GpGiTSWiBSCpBSA6BSriTfdoGd==
Light Dark
Diduga SDN Cibeureum 2 Lakukan Penyimpangan Penggunaan Dana BOS dan Abaikan Keterbukaan Informasi Publik

Diduga SDN Cibeureum 2 Lakukan Penyimpangan Penggunaan Dana BOS dan Abaikan Keterbukaan Informasi Publik

×

IKN-Kota Bogor – Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS Tahun Anggaran 2025 di SDN Cibeureum 2, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan data laporan penggunaan anggaran yang ditayangkan Kementerian Pendidikan, terdapat sejumlah pos anggaran yang perlu mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak sekolah.

SDN Cibeureum 2 yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20220087 dengan jumlah peserta didik sebanyak 403 siswa tersebut dipimpin oleh Kepala Sekolah Siti Kurliana.

Berdasarkan data laporan Dana BOS Tahun 2025, sekolah tersebut menerima anggaran sebesar Rp459.134.850. Dari jumlah tersebut, tercatat alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp220.533.900, sedangkan pembayaran honor tercatat sebesar Rp67.800.000.

Ketika persoalan tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala SDN Cibeureum 2, Siti Kurliana, pada Rabu (11/11/2026), yang bersangkutan belum dapat memberikan penjelasan dengan alasan akan mengikuti rapat.

Siti kemudian menjanjikan kepada wartawan IKN untuk memberikan penjelasan pada Jumat (13/11/2026). Pada kesempatan tersebut, Siti memanggil operator sekolah bernama Lisda dan bendahara, Siti Rohmah, ke ruang kerjanya untuk membahas penggunaan anggaran tersebut.

Namun, sebelum kepala sekolah memberikan penjelasan, datang petugas Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Kota Bogor bernama Obay.

Kepala sekolah kemudian terlihat sibuk melayani petugas Sarpras karena beberapa ruang kelas di SDN Cibeureum 2 mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Setelah itu, Siti kembali menyampaikan alasan akan mengikuti rapat sehingga belum memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada wartawan IKN.

Anggaran Honor dan Ekstrakurikuler Dipertanyakan

Dalam kesempatan tersebut, operator sekolah, Lisda, sempat memberikan keterangan mengenai pembayaran honor guru ekstrakurikuler.

Menurut Lisda, terdapat lima orang guru ekstrakurikuler yang masing-masing menerima honor sebesar Rp100.000 setiap kali pertemuan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan empat kali dalam sebulan.

Dengan demikian, perhitungan honor lima guru ekstrakurikuler tersebut mencapai Rp2.000.000 per bulan atau Rp24.000.000 dalam satu tahun.

Selain itu, terdapat satu pembayaran honor sebesar Rp2.310.000 per bulan. Jika dihitung selama 12 bulan, jumlahnya mencapai Rp27.720.000.

Berdasarkan keterangan dan perhitungan tersebut, total pembayaran honor dan ekstrakurikuler mencapai Rp51.720.000 dalam satu tahun.

Sementara itu, laporan penggunaan Dana BOS Tahun 2025 yang ditayangkan Kementerian Pendidikan mencatat pembayaran honor sebesar Rp67.800.000.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp16.080.000 antara angka dalam laporan dan perhitungan berdasarkan keterangan operator sekolah.

Perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak sekolah, termasuk rincian penerima honor, jumlah pembayaran, bukti transaksi, serta kesesuaian antara realisasi anggaran dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Terlebih, menurut keterangan yang disampaikan, terdapat tenaga pendidik yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Status dan kelayakan setiap penerima honor juga perlu diperiksa berdasarkan ketentuan petunjuk teknis Dana BOS Tahun 2025.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Capai 48,03 Persen

Selain persoalan pembayaran honor, alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi perhatian.

Berdasarkan laporan Dana BOS Tahun 2025, SDN Cibeureum 2 mengalokasikan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp220.533.900 dari total pagu Rp459.134.850.

Jika dihitung berdasarkan persentase, anggaran tersebut mencapai sekitar 48,03 persen dari total pagu Dana BOS.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, penggunaan Dana BOS Reguler untuk pemeliharaan sarana dan prasarana paling banyak sebesar 20 persen dari keseluruhan alokasi yang diterima sekolah.

Dengan demikian, batas maksimal anggaran pemeliharaan berdasarkan pagu SDN Cibeureum 2 sebesar Rp91.826.970.

Apabila angka Rp220.533.900 tersebut seluruhnya merupakan komponen pemeliharaan yang masuk dalam pembatasan tersebut, terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp128.706.930 dari batas maksimal yang ditentukan.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melakukan pemeriksaan terhadap rincian kegiatan, kode rekening, bukti belanja, serta realisasi penggunaan anggaran.

Keterbukaan Informasi Publik Dipertanyakan

Persoalan lainnya adalah belum diperolehnya penjelasan secara menyeluruh dari kepala sekolah ketika wartawan melakukan konfirmasi terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara tersebut.

Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam Pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Sementara Pasal 4 memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari anggaran negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui informasi dan dokumen yang terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, belum adanya penjelasan secara langsung dari kepala sekolah dalam proses konfirmasi jurnalistik belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran UU KIP. Mekanisme permohonan informasi melalui PPID tetap dapat ditempuh apabila diperlukan.

Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

Melihat adanya perbedaan angka pembayaran honor serta besarnya alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan Kota Bogor diharapkan tidak tinggal diam.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh penggunaan Dana BOS SDN Cibeureum 2 Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan RKAS, petunjuk teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kepala sekolah juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran, khususnya pembayaran honor sebesar Rp67.800.000 dan pemeliharaan sarana prasarana sebesar Rp220.533.900.

Hingga berita ini disusun, wartawan IKN belum memperoleh penjelasan secara menyeluruh dari Kepala SDN Cibeureum 2 terkait sejumlah pos anggaran tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SDN Cibeureum 2, Siti Kurliana, maupun Dinas Pendidikan Kota Bogor guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan persoalan ini dapat dijelaskan berdasarkan data dan fakta.   (Red)

0Komentar