Putusan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri.
Ahrie dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dari Akpol 2002 ke bintang dua dalam setahun
Ahrie lahir di Bandung, 2 April 1981. Ia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002, Batalyon Wicaksana Laghawa.
Kariernya menanjak lewat jalur reserse dan lingkaran pimpinan.
Ia pernah menjadi Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, terlibat pengungkapan lebih dari 100 kilogram narkotika dalam dua bulan pada 2018, lalu Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2020.
Pada 18 Februari 2021, ia dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia satu-satunya perwira menengah yang mendampingi Listyo saat fit and proper test calon Kapolri di DPR.
Puncaknya di Istana: pada 23 Oktober 2024, Ahrie ditunjuk menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri.
Setelah dari Istana, lajunya semakin cepat. Pada 6 Oktober 2025, ia naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal pada usia 44 tahun.
Ia tercatat sebagai lulusan Akpol 2002 pertama yang pecah bintang.
Kurang dari setahun kemudian, pada 25 September 2026, ia naik menjadi Inspektur Jenderal pada usia 45 tahun.
Saat itu ia disebut sebagai Irjen termuda di jajaran Polri dan Akpol 2002 pertama yang meraih bintang dua.
Pada 3 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuknya sebagai Kadivkum Polri.
Doktor di usia 37 tahun
Di balik kecepatan pangkat itu ada rekam akademis yang kuat.
Ahrie meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari PTIK pada 2018, disebut sebagai polisi pertama peraih gelar doktor ilmu kepolisian, dengan disertasi tentang reformasi budaya Polri di tingkat polres.
Jatuh Dalam 38 hari
Jabatan Kadivkum hanya bertahan 38 hari. Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan Ahrie sebagai tersangka bersama Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso, lalu Irjen Slamet Uliandi menyusul.
Seminggu kemudian, sidang etik memutus kariernya.
Dari ajudan Presiden, Sespri Kapolri, Kadivkum, hingga PTDH,.Ahrie kini harus menghadapi proses pidana sebagai warga sipil, tanpa pangkat, tanpa seragam, dan tanpa hak pensiun Polri. (*)
0Komentar