IKN-Mandailing Natal – 10/9/2026 Sebanyak 24 siswa MTs Ar-Riyadhul Mukhlisin, Mompang Jae, Mandailing Natal, dilarikan ke Puskesmas Mompang Jae setelah mengalami mual dan keringat dingin usai mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka telah mendapat penanganan dan diperbolehkan pulang untuk menjalani pemulihan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Mereka (AMPM) Madina, Alfin Sahani, meminta kejadian tersebut tidak dianggap sepele. Ia mendesak Dapur MBG Polres Madina 1 dievaluasi secara menyeluruh, dari bahan baku hingga makanan tiba di tangan siswa.
“Jangan cuma siswa yang diperiksa. Sistem yang menghasilkan makanannya juga harus diperiksa. Jangan sibuk mencari siapa yang sakit, tapi lupa membongkar bagaimana makanan itu diproduksi,” kata Alfin.
Laporan yang beredar menyebut gejala awal dialami dua siswa pada Rabu, 9 September 2026. Jumlahnya kemudian bertambah menjadi 24 siswa. Pihak sekolah menyebut makanan tersebut berasal dari Dapur MBG Polres Madina 1. Namun hingga kini belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan keluhan tersebut disebabkan makanan MBG.
Karena itu, Alfin meminta pemerintah tidak bermain asumsi. Pemeriksaan medis, pengujian laboratorium dan penelusuran rantai produksi harus menjadi dasar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
“Bongkar dari hulu sampai hilir. Bahan bakunya dari mana, bagaimana diterima, siapa yang mengolah, bagaimana kebersihan dapur dan peralatan, kapan dimasak, bagaimana penyimpanannya, kapan dikirim dan kapan sampai ke sekolah. Semua harus jelas,” ujarnya.
Alfin meminta sisa makanan yang tersedia, segera diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Ia juga mendesak pemeriksaan bahan baku, higienitas petugas, peralatan dapur, proses pengolahan, suhu penyimpanan, pengemasan serta waktu distribusi.
Sorotan khusus diarahkan kepada Dapur MBG Polres Madina 1. Menurut Alfin, dapur tersebut semestinya menjadi role model bagi seluruh dapur MBG di Mandailing Natal, sehingga standar pengawasan dan keamanan pangannya harus lebih ketat.
“Justru karena ini Dapur MBG Polres Madina 1, ekspektasi publik tinggi. Harusnya paling disiplin, paling siap diaudit dan paling transparan. Jangan sampai yang seharusnya menjadi etalase malah menjadi tanda tanya.”
Ia meminta Badan Gizi Nasional, Pemkab Mandailing Natal dan Dinas Kesehatan tidak berhenti pada pemeriksaan internal.
Menurut Alfin, evaluasi setidaknya harus menghasilkan lima hal konkret: pengamanan dan pengujian sampel makanan, audit rantai produksi, pemeriksaan distribusi dan penyimpanan, penelusuran kondisi kesehatan siswa, serta publikasi hasil pemeriksaan kepada masyarakat.
“Evaluasi bukan sekadar rapat, foto atau berita acara. Evaluasi itu ada audit, ada uji laboratorium, ada hasil, ada perbaikan dan ada pertanggungjawaban. Kalau ditemukan kelalaian, jangan berlindung di balik sistem,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh dapur MBG menerapkan sistem traceability, sehingga bahan makanan dapat ditelusuri sejak diterima, diolah, disimpan, dikirim hingga dikonsumsi siswa.
“Programnya besar, maka pengawasannya jangan kecil. Jangan cuma menghitung berapa kotak makanan yang keluar. Yang harus dihitung adalah apakah makanan itu aman, bergizi dan benar-benar melindungi anak-anak.”
Alfin menegaskan kritik tersebut bukan penolakan terhadap program MBG. Menurut dia, program pemenuhan gizi anak justru harus diperkuat dengan sistem keamanan pangan yang ketat dan transparan.
“Rakyat tidak secara keseluruhan menolak MBG. Rakyat cuma bilang: kalau mau memberi makan anak kami, pastikan makanannya aman. Anak-anak bukan angka distribusi. Mereka masa depan. Jangan tunggu korban bertambah baru sibuk berbenah,” ujarnya. (M.M)
0Komentar