Akselerasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dalam pertemuan formal tersebut, Wako Ramlan Nurmatias memaparkan urgensi pemenuhan infrastruktur penunjang layanan dasar di Bukittinggi. Guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang optimal, Pemko Bukittinggi mengajukan proposal hibah kendaraan operasional kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut mencakup kebutuhan vital pada beberapa sektor, di antaranya:
- Tanggap darurat penambahan armada pemadam kebakaran dan unit rescue.
- Sanitasi perkotaan pengadaan truk sampah modern guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- Mobilitas dan ketertiban mobil derek, unit pengendalian lalu lintas, bus sekolah, serta kendaraan roda dua untuk mobilitas operasional lapangan.
"Respon dari Pemprov DKI Jakarta sangat positif. Bukittinggi diproyeksikan menjadi salah satu daerah prioritas penerima hibah tahun ini. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan masyarakat kami mendapatkan layanan publik yang berkualitas dan responsif", tegas Ramlan.
Restu Sultan dan Diplomasi Historiografi
Langkah politik Wali Kota tidak berhenti pada urusan logistik. Sebelumnya, Ramlan Nurmatias telah menemui Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan tersebut membuahkan dukungan penuh dari sang Sultan terhadap aspirasi menjadikan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus.
Ramlan menggarisbawahi bahwa Bukittinggi memiliki kedudukan sejarah yang setara dengan Jakarta dan Yogyakarta dalam menjaga kedaulatan NKRI.
"Bukittinggi bukan sekadar kota di Sumatera Barat. Kami adalah kota kelahiran Bung Hatta dan benteng terakhir republik saat menjadi pusat PDRI. Jakarta, Yogyakarta dan Bukittinggi adalah tiga pilar sejarah perjalanan bangsa Indonesia", ungkapnya secara diplomatis.
Status Daerah Khusus yang diperjuangkan ini dipandang sebagai bentuk rekognisi negara terhadap kontribusi besar Bukittinggi di masa lampau sekaligus peluang untuk kebijakan pembangunan yang lebih progresif dan spesifik.
Konsolidasi Birokrasi
Menunjukkan keseriusan agenda ini, Wali Kota memboyong jajaran pimpinan tinggi pratama, termasuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bappelitbang, serta sejumlah Kepala SKPD terkait. Kehadiran tim teknis ini memastikan bahwa koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta berjalan presisi, transparan, dan akuntabel..
Kunjungan kerja ini menandai babak baru bagi Bukittinggi dalam mempererat kooperasi antar-kota bersejarah, sekaligus meneguhkan visi kota sebagai pusat pelayanan yang unggul dengan identitas sejarah yang kuat. (AT)
0Komentar