Warga Seram Bagian Barat Perlu Layanan Publik Memadai

Setelah berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, setelahnya lahir masa reformasi dan juga terbentuknya UU otonomi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999) kemudian terjadi perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004) dan perubahan selanjut adalah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda 2014) hingga hari ini.

Setelah pemerintah pusat melalui UU Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru hal ini di manfaatkan oleh para tokoh di Maluku (mohon maaf nama mereka sengaja tidak disebut) diusulkan beberapa kabupaten/kota termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat yang bertajuk Saka Mese Nusa kepada pemerintah pusat melalui keputusan UU Nomor 40 Tahun 2003 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dimekarkan menjadi sebuah kabupaten pada tanggal, 18 Desember 2003, beribukota di daratan Hunipopu secara (de jure) dan  Piru secara (de facto) di pulau Seram yang di huni oleh berbagai macam suku, agama yang hidup saling berdampingan.

Kabupaten Seram Bagian Barat berjuluk Saka Mese Nusa (semboyan Seram Bagian Barat yaitu saka mese nusa berasal dari bahasa alune dan wemale yang mempunyai arti jaga dan mempertahankan pulau atau daerah) sebagian besar wilayahnya terletak di pulau Seram, tetapi mencakup berbagai pulau di sebelah barat Seram Manipa, Kelang, Boano, dan pulau pulau kecil disekitarnya. Dengan total 

luas daratan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 6.948,40 km², ini merupakan 8,08% dari total luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang mencapai 85.953,40 km², sementara luas lautan mencapai 79.005 km².

Di wilayah daratan memiliki hasil cengkeh, pala, coklat dan lain-lain. Sementara  diwilayah laut hidup berbagai macam ikan dan ini merupakan kekayaan yang memiliki harga yang tinggi baik dipasar lokal, nasional maupun internasional. Dulu, wilayah ini sebagai salah satu wilayah jalur perniagaan dan praktik monopoli perdagangan yang di lakukan oleh kolonial sehingga sering terjadi pertikaian antara masyarakat Ternate dan Portugis pada abad ke-15-16 kemudian pada awal abad  ke- 17 terjadi juga pertikaian antara masyarakat Tidore dengan Belanda.

Sebagai generasi Maluku khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat Saka Mese Nusa untuk mengingatkan generasi muda untuk terus mengawal agenda reformasi dan mengingatkan pemerintah bahwa pentingnya sejarah agar daerah ini semakin dewasa dalam melihat berbagai persoalan di daerah ini khususnya hasil  kebun dan laut yang terkendala akses jalan, biaya, jembatan dan penyediaan pasar akibatnya sayur bahkan ikan membusuk sehingga masyarakat mengalami kerugian.

Problem ini sering terjadi didaerah pesisir dusun dan daerah pulau sekitarnya, karena masih belum maksimalnya upaya pemerintah setempat selama ini. Padahal andai saja pemerintah memahami sejarah bahwa bangsa ini merupakan bangsa bahari  atau bangsa maritim. Maka masyarakat berharap hal itu dapat diperhatikan karena sebagian warga lahir dari rahim ayah dan ibu kaum proletar yang berprofesi sebagai petani dan nelayan mengingatkan agar ada langkah yang serius, tegas dan efektif dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yang sudah dilantik pekan lalu.