IKN-Lombok Tengah – Isu tentang adanya pelanggaran dalam Pasal 1 angka 1 UU 5/1999 atau juga dikenal dengan UU Anti Monopoli yang menjelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.
Hal ini diduga dilakukan oleh PT. Angkasa Pura dengan membuat kontrak kesepakatan usaha bersama Blue Bird Taxi, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pada akhirnya masyarakat yang memiliki usaha jasa transportasi lokal tidak mampu bersaing dan Terpinggirkan oleh monopoli dari perusahaan luar (07/02/25). Tuntutan masyarakat dan pelaku transportasi dan travel lokal untuk menolak operasional Blue Bird taxi dari Bandara Internasional Lombok adalah harga mati.
Untuk itu Lalu Ibnu Hajar, atas nama Forum Masyarakat Lingkar Bandara dan Aliansi Pelaku Transportasi dan Travel Lokal BIL mendesak supaya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB dan Gubernur NTB untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi terkait adanya pelanggaran Undang-undang yang dilakukan oleh pihak PT. Angkasa Pura I dan General Manager Bandara Internasional Lombok , dalam hal ini MoU dengan Blue Bird Taxi terindikasi melanggar peraturan dan tidak ada sosialisasi dan kajian terkait dampak sosial, ekonomi, keamanan dan kondusifitas Bandara Intenasional Lombok dan Masyarakat Lingkar Bandara.
Lalu Ibnu Hajar dan Lalu Buntaran menuntut Atas Nama Masyarakat Lingkar Bandara menolak kehadiran Blue Bird Taxi Dengan Dasar :
1. Bahwa keberadaan atau Operasional Blue Bird Taxi di Bandara Internasional Lombok sangat merugikan para pelaku Transportasi lokal dan Travel lokal di Bandara Internasional Lombok.
2. Terjadinya konflik sosial dan gejolak penolakan oleh seluruh pelaku transportasi dan travel loka dan masyarakat Lingkar Bandara dari tiga Desa yaitu Desa Ketara, Desa Tanak Awu dan Desa Penujak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan jalan (PP 74/2014).
Untuk itu masyarakat menuntut ketegasan Gubernur NTB dan Ketua DPRD NTB untuk memanggil dan menekan Pihak PT. Angkasa Pura I dan GM Bandara Lombok untuk segera membatalkan MOU dengan Blue Bird Taxi dan memfasilitasi dan memproritaskan transportasi dan travel lokal di BIL.
Kalau perlu Gubernur NTB harus membuat pergub tentang pengawasan angkutan umum seperti Blue Bird Taxi dan Gojek dan Grab. Demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta demi keamanan dan kondusifitas daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Tengah.
Waktu tiga bulan yang disampaikan GM Bandara Lombok untuk mengeluarkan Blue Bird Taxi dari Bandara adalah batas terakhir dan Blue Bird Taxi tidak boleh beroperasi lagi di Bandara Intenasional Lombok.
Seandainya Pihak PT Angkasa Pura I dan GM Bandara Lombok mengingkari kesepakatan atau tetap mempertahankan Blue Bird Taxi maka Gejolak dan aksi demostrasi masyarakat untuk memboikot Blue Bird Taxi dan penutupan akses tidak bisa kami hindari lagi. (Hamdiono)
0Komentar