Indonesia Adalah Negara Besar dan Kaya Sumberdaya Alamnya Tetapi Hingga Sekarang Masih Ada Persoalan Yang Belum Teratasi

Persoalan bangsa ini dari dulu sampai sekarang adalah kemiskinan. Sudah tujuh kali ganti presiden ternyata tidak satupun mampu mengatasi kemiskinan.

Para elite politik & para cendekiawan sepakat bahwa yg membuat rakyat miskin & negara bangkrut adalah koruptor.

Ada jaksa, ada polisi & ada KPK ternyata korupsi makin tumbuh subur. Hal ini membuktikan bahwa negara belum mampu memberantas korupsi.

Dari persoalan ini kami berharap negara mampu membuat sistem yang handal, karena dengan sistem yang handal orang jahat akan dipaksa jadi baik.

Dengan sistem pembatasan nilai transaksi tunai negara akan mampu:

1) Mencegah tindak pidana korupsi baik mencuri uang negara ataupun suap. Dengan sistem ini penyidik akan lebih mudah untuk membuktikan terduga pelaku melalui history transaksi rekening banknya.

2) Negara akan mampu memaksimalkan penghasilan negara dari sektor pajak, baik itu pajak bumi, bangunan kendaraan dll. 

Sebagai contoh: 

Jika setiap transaksi yang ditentukan wajib melalui rekening bank maka negara akan bisa memungut PPn secara paksa dan akan langsung masuk kas negara. 

Jika setiap hari ada 100 JT transaksi dengan nilai 2 JT setiap transaksi maka penghasil negara dari sektor PPn sebagai berikut:

100 JT transaksi x Rp 2 JT nilai transaksi = Rp 200 Triliun.

Rp 200 Triliun dipotong PPn 10% maka penghasilan pajak dari sektor PPn sebesar Rp 20 Triliun perhari.

Dengan demikian penghasilan pajak PPn pertahun sebesar Rp 20 Triliun x 365 hari = Rp 7.300 Triliun. 

Belum lagi ditambah pajak pajak yg lainnya.

3)Jika sistem ini diterapkan maka setiap warga negara wajib memiliki nomor rekening bank.

Dalam hal ini, negara tidak perlu repot lagi membuat nomor rekening, cukup nomor NIK KTP dijadikan nomor rekening bank.

Jika NIK KTP dijadikan nomor rekening bank maka negara akan mampu mendeteksi rakyat yang benar benar miskin sehingga tunjangan dari negara tidak akan salah sasaran berdasarkan saldo rekening banknya.

Maka KTP bisa dijadikan alat transaksi sebagai kartu debit bank.

NIK KTP bisa dijadikan alamat alamat wajib pajak dll.

4) Negara akan mampu mendeteksi bisnis ilegal seperti judi online, narkoba sampai penangkapan pelaku teroris. Dengan sistem ini penyidik akan lebih mudah mendeteksi pelaku dari history transaksinya kemudian dibandingkan dengan bisnis yang sebenarnya, begitu juga dengan jaringan teroris penyidik akan lebih mudah untuk mendeteksi sumber dana begitu juga keberadaan pelaku ketika dana itu digunakan.

Cara kerja sistem ini akan lebih mudah dipahami oleh ahli IT. (Barlian Suar)